Halo Sumsel – Dalam konferensi pers terbaru, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa realisasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai Rp 101,1 triliun hingga akhir triwulan II 2026. Program ini menjangkau 63,13 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Namun, pernyataan tersebut tidak lepas dari sorotan tajam tokoh politik, termasuk Prabowo Subianto, yang meminta evaluasi menyeluruh terhadap program ini, termasuk anggaran Rp 15 ribu per porsi.
Program MBG, yang merupakan salah satu program unggulan pemerintah, telah menuai kritik terkait pengelolaan dan penggunaannya yang dinilai membebani anggaran pendidikan. Aktivis yang tergabung dalam MBG Watch baru-baru ini melakukan aksi demonstrasi di depan gedung Kejaksaan Agung untuk mendesak pemerintah memisahkan anggaran MBG dari dana pendidikan tanpa menunggu batas waktu 2028. Annette, salah satu aktivis, menyebutkan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi yang melarang penggunaan dana pendidikan untuk MBG merupakan langkah yang tepat.
Dalam hal ini, Prabowo minta evaluasi menyeluruh program MBG, termasuk anggaran Rp 15 ribu per porsi. Ia menilai bahwa program ini perlu ditinjau kembali untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien dan efektif, serta tidak mengganggu fungsi utama anggaran pendidikan. Menurutnya, anggaran pendidikan seharusnya digunakan untuk komponen utama pendidikan, bukan untuk program yang dianggap bukan menjadi fokus utama.
Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa anggaran sebesar Rp 101,1 triliun untuk MBG merupakan bagian dari upaya pemerintah sebagai agent of development, di mana APBN dioptimalkan untuk mendukung berbagai program prioritas. Selain MBG, pemerintah juga menyalurkan anggaran Program Sekolah Rakyat sebesar Rp 13,1 triliun untuk mendukung pembangunan 104 sekolah permanen. Dia menambahkan bahwa realisasi belanja negara secara keseluruhan mencapai Rp 1.656 triliun, tumbuh 17,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Prabowo menegaskan bahwa meskipun program MBG memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan gizi masyarakat, evaluasi menyeluruh sangat diperlukan. Ia menyoroti pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran, termasuk anggaran Rp 15 ribu per porsi, yang perlu dijelaskan kepada publik. Penggunaan dana yang tidak tepat sasaran dapat merugikan masyarakat, terutama di sektor pendidikan yang seharusnya menjadi prioritas utama.
Dalam konteks ini, Prabowo mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam mencari solusi yang tepat agar program-program pemerintah dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat. Dengan adanya evaluasi menyeluruh, diharapkan program MBG dapat lebih efektif dan tidak membebani anggaran pendidikan.
Keputusan untuk memberikan masa transisi hingga tahun 2028 dianggap terlalu lama oleh beberapa pihak. Annette dari MBG Watch berpendapat bahwa pemerintah seharusnya dapat segera menyesuaikan postur anggaran mulai dari tahun 2026. Hal ini sejalan dengan harapan Prabowo yang ingin melihat perubahan positif dalam pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan akuntabel.
Dengan semakin banyaknya kritik dan permintaan untuk evaluasi menyeluruh, termasuk dari Prabowo minta evaluasi menyeluruh program MBG, termasuk anggaran Rp 15 ribu per porsi, diharapkan pemerintah dapat mendengarkan suara masyarakat dan melakukan perbaikan yang diperlukan untuk mencapai tujuan program yang lebih baik.
Disclaimer: Artikel ini dibuat dengan bantuan AI Gemini/ChatGPT yang dimodifikasi oleh editor untuk kenyamanan pembaca.
